Tugas Pokok dan Fungsi PDF Print E-mail
Ditulis oleh robbykurniawan   
Senin, 23 Juli 2012 11:33

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

 

2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3.1  Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

 

2.3.2   Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun fungsi Bappeda Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 antara lain :

  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
  2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
  5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  6. Pengelolaan unsur ketatausahaan dan rumah tangga badan.

Disamping tugas dan fungsi, Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah juga mempunyai kewenangan yaitu antara lain :

  1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
  4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar satuan kerja perangkat Daerah, antar pemerintah, antar daerah, antar sektor dan antar lintas lainnya;
  5. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
  6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Kecamatan/Desa;
  7. Pelaksanaan SPM Daerah;
  8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan Daerah dan antar Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  9. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
  10. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah;
  11. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah;
  12. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
  13. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
  14. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah;
  15. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembanguan perwilayahan skala Daerah;
  16. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
  17. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
  18. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
  19. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
  20. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
  21. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
  22. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan/Desa;
  23. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;
  24. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Desa;
  25. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah;
  26. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan/Desa;
  27. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
  28. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa;
  29. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
  30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa;
  31. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencana kawasan tertentu;
  32. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
  33. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  34. Penetapan kawasan strategis Daerah;
  35. Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
  36. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
  37. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
  38. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
  39. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah;
  40. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
  41. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
  42. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
  43. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
  44. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
  45. Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
  46. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
  47. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
  48. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguan Daerah :

a)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah skala Daerah;

b)    Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa;

c)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kecamatan/Desa;

d)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;

e)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;

f)      Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;

g)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;

h)    Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dana kawasan perdesaan skala Daerah;

i)      Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;

  1. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;
  2. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengem Bengkulu Tengah statistik skala Daerah;
  3. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
  4. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala daerah;
  5. Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  6. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
  7. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah;
  8. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah;
  9. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

2.3.3 Tugas dan Fungsi Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Tugas Unsur Pimpinan/Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011, tugas Kepala Bappeda yakni memimpin Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Bappeda, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Bappeda yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

B. Tugas dan Fungsi Unsur Pembantu Pimpinan

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bappeda selaku pimpinan dibantu oleh unsur pembantu pimpinan, yaitu Sekretariat yang terdiri dari sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum. Mengenai penjabaran tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Bappeda.

Adapun fungsi Sekretariat yaitu antara lain :

  1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Bappeda;
  2. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bappeda;
  4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Bappeda;
  6. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bappeda;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  8. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

C.  Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, mempunyai tugas antara lain :

a)       Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Bappeda;

b)       Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

c)       Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Bappeda;

d)       Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Bappeda;

e)       Penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data laporan pelaksanaan kegiatan Bappeda;

f)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g)       Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas antara lain :

a)       Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan;

b)       Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;

c)       Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

d)       Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin;

e)       Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f)        Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g)       Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h)       Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;

i)         Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j)         Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas antara lain :

a)       Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

b)       Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

c)       Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;

d)       Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;

e)       Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

f)        Pengendalian surat masuk dan surat keluar;

g)       Pengendalian arsip aktif;

h)       Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;

i)         Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor;

j)         Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;

k)        Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

l)         Penyiapan bahan admnistrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;

m)      Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

n)       Penyiapan bahan laporan Bappeda;

o)       Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;

p)       Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;

q)       Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum;

r)        Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum;

s)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

t)        Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana Bappeda terdiri dari 5 (lima) bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Ekonomi

Menyebutkan bahwa tugas bidang Ekonomi yaitu melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Ekonomi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
  2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Bidang Sosial Budaya

Menyebutkan bahwa tugas Bidang Sosial Budaya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Sosial Budaya.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama;
  2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama;
  3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama;
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial,kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang penelitian dan statistik.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang data dan informasi;
  2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang data dan informasi;
  3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang data dan informasi;
  4. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah di bidang data dan informasi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas yakni melaksanakan perumusan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian dalam bidang Penelitian dan Pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  4. Pelaksanaan hubungan kerja dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Fisik dan Prasarana

Menyebutkan bahwa tugas Bidang Fisik dan Prasarana yaitu melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Fisik  dan Prasarana.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;
  2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;
  3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Last Updated on Senin, 23 Juli 2012 12:50
 

Pesan Interaktif

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini7
mod_vvisit_counterKemarin16
mod_vvisit_counterMinggu ini97
mod_vvisit_counterMinggu lalu160
mod_vvisit_counterBulan ini483
mod_vvisit_counterBulan lalu721
mod_vvisit_counterTotal24971

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.81.77.93
 , 
Today: Okt 25, 2014